Israr Ardiansyah, London

Tepat sepuluh tahun silam, di petang itu, aku berkumpul bersama keluargaku di depan TV. Pandangan kami semua tertumbuk pada api membara dan suasana hiruk-pikuk Jakarta yang disajikan layar kaca. Kami menyaksikan pria-pria berbadan tegap memakai kaos merah melempari dan menyerbu massa yang berusaha mempertahankan gedung partainya.


Hari itu 27 Juli 1996, bukan hari biasa dalam sejarah Indonesia. Ia adalah hari yang akan mengubah arah gerak bangsa.

Banyak orang menjadi korban. Banyak yang terlupakan. Angka jumlah kematian dan orang yang dihilangkan secara paksa seusai 27 Juli itu telah ditulis dengan tinta darah tetapi tetap tidak dapat terbaca mereka yang sudah dimabuk kuasa.

"There are three kind of lies: lies, damned lies, and statistics," ucap negarawan Inggris masyhur Benyamin Disraeli. Ketika jumlah orang yang meninggal menjadi tidak ubahnya statistik biasa, maka 27 Juli adalah hari puncak matinya rasa manusia bangsa Indonesia dan hari kemenangan penguasa yang menyemai dusta.

"Bangsa sendiri kok dibunuhi," ucap ibuku waktu itu.

Setiap tahun para korban selalu menuntut keadilan. Tetapi, keadilan tidak pernah datang menemui mereka. Indonesia dari hari ke hari semakin memiliki banyak hari yang akan dikenang dengan darah: darah yang dialirkan oleh bangsa sendiri.

27 Juli menjadi jurisprudensi, menjadi contoh kemenangan syahwat untuk berkuasa, mengalahkan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Peristiwa demi peristiwa berlalu dan akhirnya impunitas semakin menjadi tradisi memuakkan di negeri ini. Pengadilan dan penjara lebih banyak dirasakan oleh pencuri kelas teri. Sehebat-hebat mitos kebal senjata yang melekat pada para jagoan di tahun 1980an, tak ada yang lebih hebat dari kekuatan kebal hukum yang dimiliki tokoh-tokoh yang tidak tersentuh pengadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bagi para korban, keadilan bagaikan mimpi indah yang tak kunjung tiba. Mereka masih selalu akan menantikan pengungkapan kebenaran yang akan membuat mereka bisa menikmati udara segar di negeri sendiri: udara yang tidak dicemari oleh bau busuk kekuasaan dan anyir darah para korban.

Di sini, kembali aku merenungi dusta yang mulai ditabur bagi bangsa kita, tepat sepuluh tahun silam...
(Israr Ardi, 27 Juli 2006)

Read more»

“Kembali ke Aceh, menjadi pegawai negeri”

Asnawi Abdullah, London

Dalam perjalanan pulangku ke Aceh menggunakan kapal laut, aku bertemu dengan seorang pegawai Depkes, bagian Auditing (Internal Auditing Depkes), yang kebetulan istrinya orang Aceh. Kami bercerita banyak dan dia kenal banyak pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan tentu pegawai Depkes.

Aku mengkofirmasikan apakah betul ada formasi SKM untuk Aceh yang tidak terisi setiap tahun. Ya, memang benar katanya. Dia memberikan saran, “Nanti sampai ke Banda Aceh, buat surat permohonan, lengkapi semua persyaratan, lalu kirimkan dokumen permohonan ke Jakarta. Di Jakarta nanti saya yang mengurusnya”, katanya. “Baik, Insya Allah saya akan ke Banda Aceh dan nanti saya beritahukan Bapak bila sudah selesai”, jawabku waktu itu.

Proses seleksi di Banda Aceh tidak begitu lama, kalau tidak salah dua hari, itupun sudah termasuk test keterlibatan dalam PKI, aku lupa nama testnya. Alhamdulillah mereka tidak minta duit. Praktis, aku hanya mengeluarkan sekitar 5 ribu rupiah untuk biaya pos.

Di Depkes aku juga sama sekali tidak keluar duit. Pak Zein, Bapak yang kujumpai di kapal laut waktu itulah yang membantu mengikuti prosesnya. Setelah keluar SK, aku mendapat bea perjalanan dinas dari Jakarta ke Banda Aceh. Bea tersebutlah yang aku gunakan untuk 'minum kopi' ala kadarnya dengan pihak yang banyak membantuku. Aku sendiri masih bisa menyisihkan sedikit uang untukku.

Jeda waktu antara pendaftaran di Depkes dan keluarnya Surat Keputusan (SK) membutuhkan waktu 3 bulan. Relatif cepat, padahal sebelumnya aku tidak begitu yakin, akan keluar SK, namun Alhamdulillah, Allah jua yang Maha Berkehendak.

Sebenarnya sebelum SK Depkes keluar, aku sudah mendapat peluang bekerja di PT. Pupuk Iskandar Muda. Kebetulan, Direktur K3-nya, salah satu pengurus utama Yayasan Almuntaha, saat itu sedang membutuhkan tenaga K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Dia juga yang menyarankan aku untuk ambil jurusan K3 pada waktu aku bingung memilih jurusan di fakultas.

Walaupun saya mendapat beasiswa dari PT PIM, tidak ada ikatan kontrak tertentu dengan bekerja di PIM. Namun pada saat itu, sangat berat rasanya untuk bekerja di PIM karena beberapa alasan. Pertama, aku merasa sungkan bekerja di lingkungan orang-orang yang selama ini begitu baik kepadaku, salah tingkah nanti jadinya, dan merasa rendah diri terus nantinya. Kedua, sebenarnya, cita-cita awal saya adalah untuk kuliah lagi, kalau di swasta, sangat sulit untuk kuliah lagi, jarang sekali swasta yang mau memberikan beasiswa. Aku melihat, di PNS lah tempat yang paling subur untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya, aku memilih PNS.

Aku merasa bersyukur, pada tahun yang sama, 1995, Universitas Muhammadiyah Aceh membuka Fakultas Kesehatan Masyarakat dan aku diminta membantu disana, jadi dosen dan sekaligus pengelolanya. Waduh, senang sekali rasanya! Aku masih bisa sibuk seperti waktu di Jakarta: pagi hari bekerja di Dinkes dan sore hari mengajar di kampus. Aku bersyukur, mendapatkan kesempatan ganda itu.

Namun aku tidak lupa rencana awalku. Aku mulai mempelajari cara-cara mendaftar untuk kuliah kembali. Eh ternyata aku terkena peraturan, tidak bisa sekolah langsung apabila baru menjadi PNS, ada proses Pra-jabatan supaya status pegawai menjadi 100% dan harus menunggu antrian 3 tahun. Begitulah peraturan Depkes pada saat itu. Konon, demi keadilan dan pemerataan. Namun banyak juga yang aku perhatikan tidak mengikuti aturan tersebut, banyak lewat jalan belakang juga. Yah, tahu lah yang saya maksud, iklim pada zaman itu sudah bisa dibayangkan.


Berikutnya:
“Mulai berburu beasiswa ke luar negeri”

Read more»

Martin Manurung, Norwich

The Jakarta Post
Opinion and Editorial - July 08, 2006

"The third wave of democratization", that is how Samuel Huttington describes the current trend of democratization. Like the blossoms in springtime, new democratic countries finally awake after a long nightmare under authoritarian regimes.

Indonesia, which ousted the dictator Soeharto in 1998 and East Timor, which achieved full independence in 2002 are often cited as examples of the triumph of democracy.

However, democracy in East Timor is challenged by the recent political turmoil following an insurgency by a group of dismissed military personnel. President Xanana Gusmao then asked Prime Minister Mari Alkatiri to step down.

Alkatiri is considered the source of problems and grievances and should therefore take responsibility for the turmoil and leave office accordingly.

We rarely find analyses that try to disclose the relationship between what is happening in East Timor and neo-liberalism that is now dominating our social and political economic landscape.

Alkatiri is known for his policies against the interests of western capitalism on East Timor's domestic economy. He is against various liberalization programs imposed by international financial institutions, such as the IMF and the World Bank.

He also applied agricultural protections to reduce East Timor's dependency on imports of rice. Furthermore, he is also not in favor of Australia's proposal for offshore exploitation of oil in the Timor Gap.

These policies obviously are not in favor of the western capitalism. Therefore, various international financial institutions expressed their concerns and suggested that Alkatiri should be replaced by a more "cooperative" figure.

Looking back at history, this is not a new incident. Hugo Chavez of Venezuela had to deal with two coups supported by the United States (although, of course, the superpower denied its involvement) in 2002 and 2004.

A more blatant example can be found in the infamous coup against President Salvador Allende of Chile in 1973 that was backed by a foreign intelligence operation coded Operation Jakarta following a similar operation that happened earlier against President Sukarno in the 1960s.

By looking at these examples, one can ask: Is it true that the third wave of democratization is happening now?

The answer is dilemmatic. In the general definition of democracy as "a political society that allows (or encourages) the direct or representative participation of its citizens in the political process, through representation that is either direct or indirect", perhaps the answer is "yes".

By this definition, one of the conditions to allow participation is free elections. Indonesia, for example, has implemented two free elections in 1999 and 2004 the latter of which was more progressive by implementing a direct presidential election.

The ideal picture would be that after free elections are held, democratically elected leaders would have space to implement their policies as promised during the campaign. All decisions should involve broad participation from the people and should aim only at the people's welfare.

Nevertheless, neo-liberal globalization in many ways has shrunk the scope and space of policies for democratic leaders to fulfill their people's aspirations. Ha-Joon Chang (2004) of Cambridge University notes that global neo-liberalism threatens democracy by granting global investors and corporations veto power over domestic policy choices that they oppose.

In addition, the increased frequency of financial crises under neo-liberalism has greatly increased the power of the International Monetary Fund (IMF) vis-a-vis national governments.

In a nutshell, neo-liberalism thus undermines pluralism and policy independence in developing countries.

Hence, the next question is what can be learned from Alkatiri, Chavez and Allende? They are democratically elected leaders, but democracy has to be sacrificed in favor of the western capitalism.

Democracy in its general definition is no longer relevant to mark the "third wave of democratization", because, in practice, democratically elected leaders can be ousted if they do not serve the interests of western capitalism.

What enabled Chavez to survive the coups was that he had relatively more significant control of and influence on the military. Unfortunately, Alkatiri, Allende and Sukarno did not have this advantage.

This is not an era of the third wave of democratization. Perhaps, this is just an era of the triumph of the Anglo-American neo-liberalism that makes the spring of democracy fade prematurely. Neo-liberalism that elevates the role of global investors and corporations has murdered democracy. ***


The writer earned a British Chevening scholarship and is now in the postgraduate program at the School of Development Studies, University of East Anglia. He can be reached at martinmanurung@yahoo.com.

Read more»

Israr Ardiansyah, London
for KoranSINDO, 06 July 2006

Hari-hari ini, winger muda Portugal dan Manchester United (MU) Cristiano Ronaldo mendapat julukan baru di kalangan media Inggris: The Winker, alias si tukang kedip. Tanpa disadarinya, kedipannya ke arah official Portugal-- seusai dikeluarkannya Wayne Rooney oleh wasit Horacio Elizondo-- membuatnya menjadi musuh bersama media Inggris.

Pertandingan perempat final di Gelsenkirchen pada 1 Juli memang telah lama berlalu. Tetapi, publik penggemar bola—terutama pendukung The Three Lions—sepertinya tidak bisa memaafkan Ronaldo. Cemoohan yang terdengar setiap ia menggiring bola sepanjang pertandingan semifinal antara Portugal – Prancis hari Rabu petang (05/07) merupakan bukti bagi jutaan pemirsa sedunia bahwa Ronaldo telah menuai badai akibat kedipannya.

Meskipun, Elizondo telah menyatakan kepada Sven-Goran Eriksson bahwa keputusannya mengusir Rooney tidak dipengaruhi oleh Ronaldo, ternyata gambar kedipan mata lebih bermakna dari kata-kata. Ya, kedipan itu memang disaksikan jutaan mata di seluruh dunia. Bahkan BBC dan ITVSport menayangkan ulang kedipan itu setiap menayangkan rekaman gambar tercengangnya Rooney sambil menengadah melihat kartu merah. Kebencian itu telah disemai Ronaldo di negeri Tiga Singa!

Tabloid populis The Sun memasang foto Ronaldo satu halaman penuh, sehari setelah kekalahan Inggris. Dengan provokatif, koran itu menuliskan: “Beri satu untuk Ronaldo, tepat di matanya.” Harian itu memasang halaman bergambar kepala Ronaldo di papan sasaran anak panah/dartboard, dengan mata kanan si pemain bernomor punggung 17 itu tepat di tengah sasaran.

“Berbarislah untuk menyerang si tikus. Inilah kesempatan setiap pendukung Inggris untuk membalas dendam terhadap tukang kedip terbesar di dunia,” tulis Tim Spanton dari The Sun. The Sun bahkan menyerukan pembacanya agar menempelkan halaman itu di kantor-kantor, sebagai sarana ‘refreshing’.

Sementara, harian Daily Mirror edisi Kamis kemarin (06/07) mengejek Ronaldo yang menangis seusai kekalahan Portugal atas Perancis. “Si tukang kedip Portugal dicemooh selama 90 menit…kemudian menangis setelah mereka kalah,” tulis halaman muka Mirror-- lengkap dengan fotonya.
Di hari yang sama, The Sun menulis “Kau tidak berkedip lagi” di backpage-nya. Daily Star juga mengejeknya dengan memasang headline “Si curang Ron keluar dengan air mata.” Tidak mau kalah, harian terkemuka The Guardian juga memasang foto yang sama dengan ukuran kecil di halaman muka.

Lalu bagaimana dengan nasib Ronaldo di MU, di mana dia akan kembali bermain bersama Rooney? Akankah dia menjadi duri dalam daging di klubnya? Ataukah, dia tidak akan nyaman selamanya?

Dalam keadaan emosi seusai dikeluarkan wasit, Rooney dikabarkan sempat mengatakan, “Aku akan membelahnya jadi dua,” demikian tulis The Sun. Rekan-rekan Rooney di tim Inggris juga menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap Ronaldo. Konon, Steven Gerrard bahkan sempat mengatakan kepada beberapa media, “Si tukang kedip itu membuatku jijik.”

Meskipun begitu, Selasa kemarin (04/07), Rooney menyatakan kepada media bahwa dia tidak ada masalah dengan teman seklubnya itu. Diakuinya, dia memang marah sekali ketika Elizondo mencabut kartu merah dari sakunya. Tetapi, ia mengajak Inggris menatap ke depan, “Euro 2008 menunggu,” ujarnya.

Ronaldo menyatakan dirinya tidak ada masalah dengan Rooney dan mengaku tetap saling berkirim SMS seusai pertandingan itu. Sikap yang sama juga dilakukan dua pemain Inggris asal MU lainnya, Rio Ferdinand dan Gary Neville. Mereka terlihat menahan diri untuk memberikan komentar mengenai Ronaldo.

Meskipun begitu, pihak manajemen Manchester United juga tampaknya tidak berusaha menutup wacana pindahnya Ronaldo ke Real Madrid. Di Talkingreds -- bilik diskusi di website resminya, Manchester United memasukkan Ronaldo dalam daftar pemain yang ‘dilirik klub lain.’

Sebelumnya, Cristiano Ronaldo memang pernah menyatakan tertarik terhadap Real Madrid—meskipun seusai pertandingan di Gelsenkirchen ia tegas membantah akan pindah. Tetapi, hari-hari mendatang baginya di lapangan hijau Inggris tentu tidak akan sama seperti kemarin. Ketika sudah jelas media Inggris geram terhadapnya, hanya waktu yang akan berbicara bahwa antara Ronaldo dan Rooney tidak ada masalah apa-apa, atau justru menyimpan bara!

Read more»

Deddy Sitorus, London

Dua minggu terakhir jagad politik dan media diramaikan oleh isu seputar Perda Syariat, Abu Bakar Basyir dan Kelompok Fundamentalis. Sekitar 56 orang parlementarian dari berbagai partai mempertanyakan keberadaan lebih dari tiga puluh daerah tingkat dua yang memberlakukan perda berdasarkan syariat Islam. Wacana ini terkait dengan insiden Purwakarta antara kelompok FPI cs dengan Gus Dur dan momentum Harlah Pancasila 1 Juni.


Adalah realitas bahwa tekanan politik untuk pemberlakuan Syariat Islam akan terus muncul sebab kubu politik di negeri ini masih terbelah antara ideologi agama (Islam) dengan ideologi nasionalis (sekuler). Tekanan ke arah itu adalah niscaya dan tidak bisa dinafikan begitu saja. Persoalannya adalah bagaimana hal itu dikelola sehingga tidak menjurus kepada perpecahan, sehingga perlu didiskusikan sampai sejauh mana perda-perda atau aturan lain yang berlandaskan satu pemahaman agama bisa ditolerir agar menjadi energi positif untuk kemajuan dan bukannya sebagai cikal bakal kehancuran. Perlu dipahami bahwa rumah bernama Indonesia ini hanya bisa bertahan ketika semua kelompok mendapatkan ruang hidup dan berkembang, jika tidak maka keterpurukan bahkan balkanisasi akan hadir dari benturan ideologi dari dalam tanpa harus ada campur tangan pihak luar.

Adalah hal yang menyedihkan bahwa di tengah keterpurukan bangsa ini, kita justru melupakan hal-hal yang mendasar untuk mendobrak kebuntuan yang ada. Persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini adalah hal-hal yang brkaitan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari harga-harga (bahan pangan, transport, bahan produksi dan sebagainya) hingga persoalan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dll). Belum lagi soal lapangan kerja, akses terhadap modal dan kemudahan berusaha hingga penegakan hukum dan persoalan keadilan. Pemerintah kesulitan dan tidak memiliki terobosan atas persoalan-persoalan di atas dan DPR tidak punya energi kreatif dalam melakukan koreksi dan memberikan solusi.

Ini adalah hal-hal yang tidak terlalu dipersoalkan oleh kelompok yang melakukan advokasi politik theokrasi. Mereka lupa bahwa bagi masyarakat yang kelaparan dan tidak punya pekerjaan, agama bukanlah sesuatu yang prioritas. Perjuangan untuk masyarakat yang berakhlak dan bermoral tinggi tidak akan tercapai ketika orang masih sibuk dengan soal-soal survival, ketika korupsi dan pembengkokan ukum merajalela.

Sebaliknya kaum nasionalis (sekuler) juga tidak bisa hanya berparadigma "pokoke" NKRI, mengabaikan fakta ketidak adilan dan pengabaian agenda-agenda kesejahteraan. Meminjam kalimat Romo Mangun, buat apa merdeka dan berdaulat kalau tidak mensejahterakan? Nasionalisme haruslah relevan dan esensial dan tidak dogmatis kalau tidak mau kehilangan relevansi. Nasionalisme harus mampu memberi jawaban atas realitas kekinian dan visi ke depan. Tanpa itu, nasionalisme itu tidak punya daya hidup.

Mayoritas muslim di negeri ini, jika jumlah pengikut kelompok fundamentalisme hendak dibandingkan dengan kelompok mainsream tidaklah terlalu hirau dengan aturan berdasarkan syariat atau tidak. The silent majority umat islam sebagai mana diungkapkan Moeslm Abdulrachman tidaklah in favor syariat Islam. Tetapi tekanan untuk iu tidaklah boleh dipadamkan dengan kekerasan. Bahkan FPI atau Laskar Jihad punya hak hidup sepanjang mereka tidak melanggar hukum. Membubarkan mereka secara serampangan bisa berdampak buruk terhadap demokrasi dalam hal ini hak bersuara dan membentuk kelompok. Pemerintah dan aparat hukum hendaknya bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran sebab pembiaran akan berdampak pada eskalasi konflik yang tidak diharapkan. Cukuplah sudah para elit keamanan dan politisi menjadikan isu agama sebagai mainan politik.

Demokrasi kita sedang mencari bentuknya dan dalam perjalanan ini peluang pada kembalinya otoritarianisme masih terbuka jika politisi sekarang tidak mampu membawa perubahan. Kita semua juga harus berpartisipasi dan tidak boleh jerih bersuara, sikap bungkam hanya akan membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Politisi kita baru kembali sekolah setelah drop out selama 32 tahun, perlu dorongan yang kuat dari publik supaya mereka belajar dengan cepat!

Read more»

Hadi Haryanto, Surrey

Sebuah kisah baru muncul ditengah-tengah bencana Gempa Jogja, banjir bandang Sinjai.
Bencana ini dirasakan oleh ribuan anak-anak SMA yang menjadi korban sistem ujian nasional yang hanya melihat dari tiga mata pelajaran saja; Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Sampai kapankah try and errror sistem pendidikan nasional Indonesia akan berakhir? Berapa banyak lagikah korban-korban system baru akan berjatuhan.

Hari ini siswa-siswa -- yang sebenarnya berprestasi namun jatuh di satu mata ujian-- melakukan demo dan mendatangi KOMNAS HAM. Di hari yang lain, ada siswa yang mencoba membakar sekolahnya, setelah dimarahi sang kakak karena ketidaklulusannya. Di saat yang lain sudah ada pelajar yang rela mengakhiri hidupnya karena tidak lulus ujian negara. Meskipun ada masalah mengenai rentan-nya psikologis adik-adik kita dalam menerima hasil Ujian Negara, artikel ini hanya mengangkat aspek Ujian Negara itu sendiri.

Pemerintah mungkin bermaksud mengembangkan standard mutu kelulusan siswa SMA dengan adanya ujian negara di atas. Namun mengapa yang menjadi objek penderita adalah langsung siswa-siswa? Apakah serentetan ujian yang dilakukan di internal sekolah, maupun ujian-ujian masuk perguruan tinggi belum cukup untuk menyaring mereka? Apakah dengan lulus ujian negara, mereka serta merta akan lulus ujian masuk perguruan tinggi? Rasanya kok tidak yaa...

Apakah akreditasi sekolah belum cukup? Atau apakah akreditasi yang ada selama ini terbukti belum efektif men-standardisasikan mutu lulusan SMA? Bisa jadi iya. Karena terbukti ada saja sekolah yang satupun siswanya tidak lulus UN. Atau bisa jadi proses akreditasinya yang nggak efektif. Saya kok melihatnya seperti itu. Ditambah lagi, katanya sistem berbasis kompetensi yang bagus itu, belum dapat dijalankan oleh sekolah-sekolah. Banyak guru-guru yang belum bener-bener menjiwai sistem ini, mereka mengajar dengan frame-work lama mereka. Yaah itulah tantangannya.

Anyway apapun sistemnya, kalau siswa yang menjadi korban sangat banyak, something wrong with the system. Daripada pemerintah menentukan kelulusan siswa secara terpusat seperti ini mengapa nggak dicari cara lain? Bagus saja jika pemerintah membuat semacam award terpusat, untuk menghargai anak-anak yang bisa mencapai nilai UN tertinggi.. katakanlah A Level, Upper level, merit atau apapun itu. Namun untuk menentukan kelulusan seorang anak, mengapa tidak menyerahkan kepada sekolah masing-masing? Bukankah mereka yang lebih tahu tentang kemampuan siswa? Tidak mungkin memaksakan semua anak bagus di matematika, sementara mengabaikan kemampuannya di bidang olahraga, seni atau organisasi atau pelajaran-pelajaran lainnya. Dimana letak konsep pendidikan berbasis kompetensi di sini kalau yang menentukan kelulusan hanya matematika dan bahasa....?!

Apakah anak Indonesia yang kompeten adalah yang bagus Bahasa Indonesia-nya, Bahasa Inggris-nya, dan matematikanya saja ?? Kalau memang seperti itu.. wah akan mati semua kompetensi non-exact atau non-bahasa yaa.. :-)

Benar kata salah seorang siswa, kalau emang 3 tahun masa belajar hanya ditentukan oleh 3 mata pelajaran selama 2 jam ujian. Lebih baik mereka berbondong-bondong masuk bimbingan belajar dan melupakan proses pendidikan yang sebenarnya. Lupakan mata pelajaran yang lain yang banyak itu. Selamat datang mekanisasi pendidikan Indonesia.

Duh-duuh.. mudah-mudahan system dengan anomali besar ini segera berakhir. Bakalan kerja keras nih dan bakalan deg-degan juga kalau anak-anak saya harus merasakan system amburadul ini.

Baca juga: http://www.kompas.com/metro/news/0606/21/082032.htm

Read more»

“Kuliah dan bekerja di pulau seberang”

Asnawi Abdullah, London

Satu bulan setelah pengumuman kelulusan SMA, surat dari UI dan IPB datang, dan aku diterima di dua-duanya. Langsung aku melaporkan ke Ibu wali kelasku, ternyata dia sudah tahu duluan, bahkan sudah lebih jauh, ia sudah menghubungi beberapa pengurus inti yayasan Almuntaha, sebuah yayasan yang dikelola oleh pengurus mesjid kompleks PT Pupuk Iskandar Muda.

Aku disuruh bertemu dengan pengurus Yayasan Almuntaha untuk wawancara. Wawancara ternyata cukup berbeda seperti aku bayangkan. Pertama-tama aku disuruh sembahyang di depan committee, disuruh mengaji dan ceramah di Mesjid, baru wawancara. Alhamdulillah, malam itu juga, aku dinyatakan lulus dan mendapat beasiswa dari Yayasan Almuntaha dan resmi menjadi anak asuh Yayasan.

Aku dibelikan tiket kapal laut dan uang tunai 500 ribu untuk berangkat ke Jakarta. Beasiswa bulan pertama hingga bulan-bulan berikutnya aku terima sebanyak 90.000 rupiah dengan kewajiban melaporkan IP kuliahku di UI per semester serta perincian pengunaan uang. Ya, tidak begitu sulit melaporkan kemana uang 90.000 rupiah per bulan saya gunakan. Bisa dibayangkan, sudah pasti nggak cukup! Namun mulai semester ketiga, beasiswa naik menjadi 250.000,- Sejak itu kehidupanku sedikit berkecukupan. Eksesnya, di semester III IPku turun dari target dan aku mendapat peringatan akan dikurangi beasiswanya bila IP terus menurun. Alhamdulillah, aku bisa dapat beasiswa sampai tamat dari universitas.

Setelah tamat, aku merasa ‘nggak pede’ dengan ilmu yang telah aku peroleh. Pada saat itu, aku berpikir untuk ambil S-2. Tahun 1995 aku ikut test dan memilih bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan kelas sore, supaya aku bisa bekerja pagi hari. Pada saat itu aku sudah bekerja di sebuah perusahaan penjualan alat-alat laboratorium dan alat alat keselamatan kerja. Tapi sayangnya, aku diterima di kelas pagi. Akhirnya aku tidak bisa kuliah.

Sejak itu, semangat memburu informasi beasiswa mulai tumbuh. Aku selalu buka mata dan pasang telinga lebar-lebar mengenai beasiswa, terutama beasiswa ke Jepang. Kenapa ke Jepang? Pertama, bahasa Inggris aku tidak begitu baik, tidak akan mungkin menang bersaing dengan teman-teman. Kedua, karena aku sudah kursus bahasa Jepang sejak semester 6. Namun sayangnya, beasiswa ke Jepang, hanya untuk PNS pada waktu itu. Berakhirlah harapan untuk ke Jepang untuk sementara. Pada saat itu terlintas dipikiran, untuk mendaftar menjadi PNS agar bisa sekolah ke Jepang.

Namun, aku menyadari bahwa menjadi PNS tidak begitu gampang, harus punya KKN atau sejenis itulah. Ini yang aku tidak punya. Selama ini aku hanya ber-KKN dengan Allah. Namun akhirnya terpikir, ya, apa salahnya mendaftar? Siapa tahu diterima? Kemudian strategipun berubah. Kembali belajar bahasa Inggris seperti kebanyakan orang lain lakukan. Untuk bea kursus, aku jual komputer, sedangkan bea hidup masih aku dapatkan dari kerja, walaupun cuma gaji pokok, karena gaji tambahan (bonus penjualan) aku tidak pernah dapatkan disebabkan jualanku belum pernah laku. Memang, kelihatannya aku ini tidak cocok bekerja di perusahaan tersebut, pikirku menghibur diri.

Sambil meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, cukup sering aku pergi ke beberapa kedutaan, lembaga pemberi beasiswa menanyakan informasi beasiswa dan jadi member beberapa perpustakaan seperti British Council. Hampir semua beasiswa pada saat itu diperuntukkan untuk PNS, plus pengalaman kerja beberapa tahun. Semua hal itu tidak saya miliki waktu itu.

Akhirnya, aku membuat keputusan untuk pulang ke Aceh, karena aku tahu sering kali ada lowongan bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat untuk Aceh yang tidak terisi.

Berikutnya :
“Kembali ke Aceh, menjadi pegawai negeri”

Read more»