“Kembali ke Aceh, menjadi pegawai negeri”

Asnawi Abdullah, London

Dalam perjalanan pulangku ke Aceh menggunakan kapal laut, aku bertemu dengan seorang pegawai Depkes, bagian Auditing (Internal Auditing Depkes), yang kebetulan istrinya orang Aceh. Kami bercerita banyak dan dia kenal banyak pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan tentu pegawai Depkes.

Aku mengkofirmasikan apakah betul ada formasi SKM untuk Aceh yang tidak terisi setiap tahun. Ya, memang benar katanya. Dia memberikan saran, “Nanti sampai ke Banda Aceh, buat surat permohonan, lengkapi semua persyaratan, lalu kirimkan dokumen permohonan ke Jakarta. Di Jakarta nanti saya yang mengurusnya”, katanya. “Baik, Insya Allah saya akan ke Banda Aceh dan nanti saya beritahukan Bapak bila sudah selesai”, jawabku waktu itu.

Proses seleksi di Banda Aceh tidak begitu lama, kalau tidak salah dua hari, itupun sudah termasuk test keterlibatan dalam PKI, aku lupa nama testnya. Alhamdulillah mereka tidak minta duit. Praktis, aku hanya mengeluarkan sekitar 5 ribu rupiah untuk biaya pos.

Di Depkes aku juga sama sekali tidak keluar duit. Pak Zein, Bapak yang kujumpai di kapal laut waktu itulah yang membantu mengikuti prosesnya. Setelah keluar SK, aku mendapat bea perjalanan dinas dari Jakarta ke Banda Aceh. Bea tersebutlah yang aku gunakan untuk 'minum kopi' ala kadarnya dengan pihak yang banyak membantuku. Aku sendiri masih bisa menyisihkan sedikit uang untukku.

Jeda waktu antara pendaftaran di Depkes dan keluarnya Surat Keputusan (SK) membutuhkan waktu 3 bulan. Relatif cepat, padahal sebelumnya aku tidak begitu yakin, akan keluar SK, namun Alhamdulillah, Allah jua yang Maha Berkehendak.

Sebenarnya sebelum SK Depkes keluar, aku sudah mendapat peluang bekerja di PT. Pupuk Iskandar Muda. Kebetulan, Direktur K3-nya, salah satu pengurus utama Yayasan Almuntaha, saat itu sedang membutuhkan tenaga K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Dia juga yang menyarankan aku untuk ambil jurusan K3 pada waktu aku bingung memilih jurusan di fakultas.

Walaupun saya mendapat beasiswa dari PT PIM, tidak ada ikatan kontrak tertentu dengan bekerja di PIM. Namun pada saat itu, sangat berat rasanya untuk bekerja di PIM karena beberapa alasan. Pertama, aku merasa sungkan bekerja di lingkungan orang-orang yang selama ini begitu baik kepadaku, salah tingkah nanti jadinya, dan merasa rendah diri terus nantinya. Kedua, sebenarnya, cita-cita awal saya adalah untuk kuliah lagi, kalau di swasta, sangat sulit untuk kuliah lagi, jarang sekali swasta yang mau memberikan beasiswa. Aku melihat, di PNS lah tempat yang paling subur untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya, aku memilih PNS.

Aku merasa bersyukur, pada tahun yang sama, 1995, Universitas Muhammadiyah Aceh membuka Fakultas Kesehatan Masyarakat dan aku diminta membantu disana, jadi dosen dan sekaligus pengelolanya. Waduh, senang sekali rasanya! Aku masih bisa sibuk seperti waktu di Jakarta: pagi hari bekerja di Dinkes dan sore hari mengajar di kampus. Aku bersyukur, mendapatkan kesempatan ganda itu.

Namun aku tidak lupa rencana awalku. Aku mulai mempelajari cara-cara mendaftar untuk kuliah kembali. Eh ternyata aku terkena peraturan, tidak bisa sekolah langsung apabila baru menjadi PNS, ada proses Pra-jabatan supaya status pegawai menjadi 100% dan harus menunggu antrian 3 tahun. Begitulah peraturan Depkes pada saat itu. Konon, demi keadilan dan pemerataan. Namun banyak juga yang aku perhatikan tidak mengikuti aturan tersebut, banyak lewat jalan belakang juga. Yah, tahu lah yang saya maksud, iklim pada zaman itu sudah bisa dibayangkan.


Berikutnya:
“Mulai berburu beasiswa ke luar negeri”